Kemenpar Perkuat Sinergi dan Kolaborasi untuk Pariwisata Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045
GOVERNMENT
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan di pusat dan daerah guna mendukung perencanaan, penganggaran, serta pengembangan SDM untuk mewujudkan pariwisata inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam RPJMN 2025-2029.
Kepala Biro Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf, Iin Dwi Purwanti, dalam Pra-Rakornas Kemenpar RI di Pullman Central Park, Jakarta, pada Rabu (4/12/2024), menyatakan bahwa pencapaian target pariwisata membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Target sektor pariwisata sangat ambisius, sementara tantangannya tidak kalah besar. Kita perlu mengikuti strategi kebijakan dalam RPJMN dan RKP, serta membangun kolaborasi yang kuat,” ujar Iin.
Kebijakan pembangunan pariwisata nasional dalam RPJMN 2025-2029 memuat target signifikan, antara lain pergerakan 1,08 miliar wisatawan nusantara, kunjungan 17-18 juta wisatawan mancanegara, kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,6 persen, dan devisa pariwisata senilai 22,1-25,2 miliar dolar AS pada 2025.
Dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp1,7 triliun, Kemenpar mendapatkan alokasi Rp1,4 triliun, sementara Rp279 miliar dialokasikan ke Kementerian Ekonomi Kreatif. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memaksimalkan program kerja, mulai dari konektivitas, aksesibilitas, hingga pengembangan SDM sebagai fondasi pengembangan sektor pariwisata.
Pariwisata sebagai Akselerator Ekonomi Nasional
Wahyu Wijayanto, perwakilan Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan bahwa pariwisata diharapkan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi menuju target delapan persen.
“Saat ini Bappenas menyusun strategi eight plus one untuk percepatan ekonomi nasional, termasuk pariwisata. Kita berharap kontribusi sektor ini tidak hanya pada devisa, tetapi juga kesejahteraan masyarakat,” jelas Wahyu.
Dalam konteks pengelolaan di daerah, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3 Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, menekankan pentingnya pemantauan alokasi dan pemanfaatan anggaran pariwisata di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Fokus pada Pengembangan SDM Berkualitas
Kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata diproyeksikan mencapai 12 juta orang, atau 13-15 persen dari total tenaga kerja nasional. Menanggapi hal ini, berbagai kementerian turut mendukung pengembangan SDM pariwisata.
Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, Agung Nur Rohmad, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan pelatihan terintegrasi melalui platform digital Siapkerja. “Kami juga mensubsidi pelatihan SDM agar lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan Kemenpar,” ujar Agung.
Sementara itu, Plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbud, Fajar Subkhan, menyampaikan bahwa revitalisasi pendidikan vokasi melalui PP Nomor 68 Tahun 2022 bertujuan mencetak SDM yang memiliki jiwa enterpreneurship dan keterampilan yang relevan dengan industri.
“Pariwisata membutuhkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Sinergi antar sektor menjadi kunci untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten,” jelas Fajar.
Membangun Pariwisata Berkelanjutan dan Aman
Pra-Rakornas Kemenpar yang membahas “Kebijakan Dukungan Perencanaan dan Penganggaran Kepariwisataan” serta “Sinergitas dan Kolaborasi Pengembangan SDM Pariwisata” dihadiri perwakilan lintas kementerian, asosiasi pelaku parekraf, hingga pihak keamanan dari Dirpamobvit Polri.
Para pemangku kepentingan sepakat mendukung pariwisata yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan melalui kolaborasi multisektoral berbasis Asta Cita Kabinet Merah Putih. Pengembangan digitalisasi, keterampilan hospitality, pengelolaan risiko, dan keberlanjutan menjadi elemen penting transformasi pariwisata menuju Indonesia Emas 2045.
